Kembali Pada Prospek Pahlawan Bangsa Indonesia,terutama Wanita yaitu sebagai contoh tauladan para wanita R.A Kartini..yang telah memperjuangkan hidupnya untuk Indonesia. meskipun beliau tidak berjuang menggunakan senjata tetapi jasanya yang
telah memperjuangkan hak-hak para wanita dan pendidikan wanita sehingga
sekarang wanita tidak lagi berstatus sosial yang rendah.maka semenjak hal itu bermunculan lah pasal yang memperkuat pentingnya wanita dalam parlemen Pasal 8 Butir d UU No. 10 tahun 2008, disebutkan penyertaan
sekurang-kurangnya 30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan
parpol tingkat pusat sebagai salah satu persyaratan parpol untuk dapat
menjadi peserta pemilu. Dan Pasal 53 UU mengatakan bahwa daftar bakal
calon peserta pemilu juga harus memuat paling sedikit 30 persen
keterwakilan perempuan.
Ada yang pro dan ada yang kontra pastinya. Namun ketetapan itu sudah ada sejak awal tahun 2004 lalu, melalui UU No 12 tahun 2003 tentang Pemilu, yang secara khusus termaktub di pasal 65 ayat 1.
Dituliskan :
Tata Cara Pencalonan
Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota
Pasal 65
(1) Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.
(2) Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon sebanyak-banyaknya 120% (seratus dua puluh persen) jumlah kursi yang ditetapkan pada setiap Daerah Pemilihan.
(3) Pengajuan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:
calon anggota DPR disampaikan kepada KPU;
calon anggota DPRD Provinsi disampaikan kepada KPU Provinsi yang bersangkutan; dan
calon anggota DPRD Kabupaten/Kota disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
Sayangnya,
hingga sekarang banyak parpol yang masih kesulitan menjaring calon
anggota legislatif (caleg) perempuan, terutama yang memiliki kapabilitas
yang memadai.
Mengapa perempuan mempunyai wakil dalam politik ? Meski jaminan persamaan kedudukan laki-laki dan perempuan khususnya di bidang pemerintahan dan hukum telah ada dalam UUD 1945 pasal 27 ayati 1, namun sejatinya sistem nilai yang masih mengacu pada laki-laki sebagai sentral belum hilang. Kalaupun ada perempuan dalam bidang-bidang yang didominasi laki-laki, belum sampai pada pengambil keputusan tertinggi.
Adalah tugas partai politik untuk melakukan rekrutmen para calon legislatif perempuannya untuk memenuhi kuota 30 persen. Bagaimana caranya ? Bisa dilakukan melalui organisasi-organisasi underbow atau ormas-ormas. Bisa juga melalui perwakilan-perwakilan daerah.
Dengan adanya perwakilan 30 persen perempuan di parlemen, akan bisa menyuarakan banyak kepentingan perempuan Mengacu pada penjelasan pasal 56 ayat (2) dan Pasal 215 huruf b, maka keterwakilan perempuan dalam pemilihan umum layak diutamakan termasuk sanksi dan menghapus undang-undang yang diskriminatif terhadap perempuan. Parpol juga wajib melaksanakan keputusan MK ini dengan sungguh-sungguh dan mengkader politisi perempuan, kemudian parpol juga wajib memiliki kriteria yang jelas dan transparan dalam merekrut kader perempuannya, Partai juga harus merekrut kadernya yang akan diajukan sebagai calon anggota legislatif secara objektif dan bukan hanya sekedar untuk menjadi pelengkap persyaratan keterwakilan perempuan 30%. Sebelum adanya judicial review ini, KPU sempat diadukan ke Badan Pengawas Pemilu saat mengutamakan caleg perempuan tetapi beruntung undang-undang tentang partai politik lebih maju, yakni dengan mewajibkan partai menjamin keterwakilan perempuan sebanyak 30%. KPU akan membatalkan daftar caleg sebuah partai politik jika kuota 30% keterwakilan perempuan tidak terepenuhi.
Dengan melakukan analisa terhadap sistem Pemilu yang telah dilaksanakan di Indonesia yaitu pada Pemilu 2009 sistem proporsional terbuka dengan suara terbanyak sangat tidak ramah terhadap perempuan. Dalam sistem ini, politik transaksional mendapat lahan yang subur. Mony politic bertebaran dimana mana, suara masyarakat bisa diperjual belikan bagi yang mempunyai uang sehingga keterwakilan perempuan diparlemen tidak sampai 30%. Dalam sistem Proporsional tertutup dan sistem proporsional terbuka dengan sistem nomor urut, kelompok perempuan masih memiliki kesempatan untuk melakukan lobby dengan partainya dalam menyusun daftar calon. Perempuan sebagai kelompok penekan dapat melakukan pendekatan kepada partainya masing-masing untuk menempatkan perempuan pada nomor jadi.Dengan demikian, kelompok perempuan harus menyuarakan agar sistem yang diberlakukan untuk Pemilu 2014 adalah sistem Proporsional terbuka dengan sistem nomor urut.
Sehubungan dengan hal itu maka dalam Pemilu 2014 ini diperlukan usaha keras yang mana tujuannya adalah untuk meningkatkan keterwakilan perempuan didalam Parlemen. Kemudian kelompok perempuan juga harus membangun kekuatan politik dengan cara menyusun berbagai rencana strategis (Renstra) baik melalui pengaturan perundang undangan Pemilu maupun pendekatan kepada parpol sebagai peserta Pemilu. Saat ini revisi RUU No. 10 tahun 2008 tentang Pemilu tengah dibahas di DPR dan anggota Panja RUU Pemilu masih berkutat dengan beberapa masalah krusial tentang pengaturan Pemilu, diantaranya adalah mengenai ambang batas parlemen ( Parliement Treshold).
Dalam usaha meningkatkan keterwakilan perempuan maka perlu melakukan pendekatan kepada Partai agar partai mau mengeluarkan berbagai kebijakan yang dapat meningkatkan keterwakilan perempuan diparlemen yaitu dengan cara memberikan pendidikan dan pengkaderan politik kepada caleg perempuan. Caleg perempuan juga harus meningkatkan usaha serta melakukan gerakan untuk memajukan perempuan dalam politik. Maka dari itu perlu dukungan dari seluruh perempuan di Indonesia, baik yang berada di pemerintahan, legislatif, pekerja swasta, buruh pabrik dan buruh tani semuanya harus satu suara dalam mendukung usaha meningkatkan keterwakilan perempuan didalam parlemen.
Apabila keterwakilan perempuan dalam parlemen cukup signifikan maka perempuan dalam parlemen akan dapat mendorong berbagai kebijakan yang berpihak kepada perempuan guna meningkatkan pengawasan terhadap semua program dan anggaran yang ada, baik pada level perencanaan maupun pencapaian pembangunan. Maka dari itu tanggal 09 April 2014 menjadi momen yang tepat kepada seluruh rakyat Indonesia untuk menentukan siapa yang akan menjadi wakil kita diparlemen nanti, maka dari itu kita harus menjadi pemilih yang cerdas agar bisa benar mendapatkan wakil rakyat yang betul betul memperjuangkan hak-hak rakyat.nya peran wanita dalam sebuah parlemen....dan kita juga bisa melihat contoh figur wanita indonesia yang mengharumkan nama indonesia di dunia Seperti :
Sri Mulyani Indrawati
Wanita pertama Indonesia yang menduduki jabatan penting di organisasi vital dunia yaitu Bank dunia. Ia merupakan wanita pertama Indonesia yang menduduki jabatan strategis sebagai direktur pelaksana bank dunia. Kemampuan Sri Mulyani sangat dikagumi dunia, hal ini terbukti ia dinobatkan sebagai wanita paling berpengaruh peringkat ke-23 di dunia versi Forbes di tahun 2008 (sumber : Wikipedia)
nah dari salah satu contoh figur pada masa sekarang inilah kita bisa mengartikan bahwa wanita sangat penting peran seorang wanita tidak hanya dalam rumah tangga,dalam agam.....bahkan juga dalam sebuah parlemen
Ada yang pro dan ada yang kontra pastinya. Namun ketetapan itu sudah ada sejak awal tahun 2004 lalu, melalui UU No 12 tahun 2003 tentang Pemilu, yang secara khusus termaktub di pasal 65 ayat 1.
Dituliskan :
Tata Cara Pencalonan
Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota
Pasal 65
(1) Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.
(2) Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon sebanyak-banyaknya 120% (seratus dua puluh persen) jumlah kursi yang ditetapkan pada setiap Daerah Pemilihan.
(3) Pengajuan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:
calon anggota DPR disampaikan kepada KPU;
calon anggota DPRD Provinsi disampaikan kepada KPU Provinsi yang bersangkutan; dan
calon anggota DPRD Kabupaten/Kota disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
Sayangnya,
hingga sekarang banyak parpol yang masih kesulitan menjaring calon
anggota legislatif (caleg) perempuan, terutama yang memiliki kapabilitas
yang memadai.
Mengapa perempuan mempunyai wakil dalam politik ? Meski jaminan persamaan kedudukan laki-laki dan perempuan khususnya di bidang pemerintahan dan hukum telah ada dalam UUD 1945 pasal 27 ayati 1, namun sejatinya sistem nilai yang masih mengacu pada laki-laki sebagai sentral belum hilang. Kalaupun ada perempuan dalam bidang-bidang yang didominasi laki-laki, belum sampai pada pengambil keputusan tertinggi.
Adalah tugas partai politik untuk melakukan rekrutmen para calon legislatif perempuannya untuk memenuhi kuota 30 persen. Bagaimana caranya ? Bisa dilakukan melalui organisasi-organisasi underbow atau ormas-ormas. Bisa juga melalui perwakilan-perwakilan daerah.
Dengan adanya perwakilan 30 persen perempuan di parlemen, akan bisa menyuarakan banyak kepentingan perempuan Mengacu pada penjelasan pasal 56 ayat (2) dan Pasal 215 huruf b, maka keterwakilan perempuan dalam pemilihan umum layak diutamakan termasuk sanksi dan menghapus undang-undang yang diskriminatif terhadap perempuan. Parpol juga wajib melaksanakan keputusan MK ini dengan sungguh-sungguh dan mengkader politisi perempuan, kemudian parpol juga wajib memiliki kriteria yang jelas dan transparan dalam merekrut kader perempuannya, Partai juga harus merekrut kadernya yang akan diajukan sebagai calon anggota legislatif secara objektif dan bukan hanya sekedar untuk menjadi pelengkap persyaratan keterwakilan perempuan 30%. Sebelum adanya judicial review ini, KPU sempat diadukan ke Badan Pengawas Pemilu saat mengutamakan caleg perempuan tetapi beruntung undang-undang tentang partai politik lebih maju, yakni dengan mewajibkan partai menjamin keterwakilan perempuan sebanyak 30%. KPU akan membatalkan daftar caleg sebuah partai politik jika kuota 30% keterwakilan perempuan tidak terepenuhi.
Dengan melakukan analisa terhadap sistem Pemilu yang telah dilaksanakan di Indonesia yaitu pada Pemilu 2009 sistem proporsional terbuka dengan suara terbanyak sangat tidak ramah terhadap perempuan. Dalam sistem ini, politik transaksional mendapat lahan yang subur. Mony politic bertebaran dimana mana, suara masyarakat bisa diperjual belikan bagi yang mempunyai uang sehingga keterwakilan perempuan diparlemen tidak sampai 30%. Dalam sistem Proporsional tertutup dan sistem proporsional terbuka dengan sistem nomor urut, kelompok perempuan masih memiliki kesempatan untuk melakukan lobby dengan partainya dalam menyusun daftar calon. Perempuan sebagai kelompok penekan dapat melakukan pendekatan kepada partainya masing-masing untuk menempatkan perempuan pada nomor jadi.Dengan demikian, kelompok perempuan harus menyuarakan agar sistem yang diberlakukan untuk Pemilu 2014 adalah sistem Proporsional terbuka dengan sistem nomor urut.
Sehubungan dengan hal itu maka dalam Pemilu 2014 ini diperlukan usaha keras yang mana tujuannya adalah untuk meningkatkan keterwakilan perempuan didalam Parlemen. Kemudian kelompok perempuan juga harus membangun kekuatan politik dengan cara menyusun berbagai rencana strategis (Renstra) baik melalui pengaturan perundang undangan Pemilu maupun pendekatan kepada parpol sebagai peserta Pemilu. Saat ini revisi RUU No. 10 tahun 2008 tentang Pemilu tengah dibahas di DPR dan anggota Panja RUU Pemilu masih berkutat dengan beberapa masalah krusial tentang pengaturan Pemilu, diantaranya adalah mengenai ambang batas parlemen ( Parliement Treshold).
Dalam usaha meningkatkan keterwakilan perempuan maka perlu melakukan pendekatan kepada Partai agar partai mau mengeluarkan berbagai kebijakan yang dapat meningkatkan keterwakilan perempuan diparlemen yaitu dengan cara memberikan pendidikan dan pengkaderan politik kepada caleg perempuan. Caleg perempuan juga harus meningkatkan usaha serta melakukan gerakan untuk memajukan perempuan dalam politik. Maka dari itu perlu dukungan dari seluruh perempuan di Indonesia, baik yang berada di pemerintahan, legislatif, pekerja swasta, buruh pabrik dan buruh tani semuanya harus satu suara dalam mendukung usaha meningkatkan keterwakilan perempuan didalam parlemen.
Apabila keterwakilan perempuan dalam parlemen cukup signifikan maka perempuan dalam parlemen akan dapat mendorong berbagai kebijakan yang berpihak kepada perempuan guna meningkatkan pengawasan terhadap semua program dan anggaran yang ada, baik pada level perencanaan maupun pencapaian pembangunan. Maka dari itu tanggal 09 April 2014 menjadi momen yang tepat kepada seluruh rakyat Indonesia untuk menentukan siapa yang akan menjadi wakil kita diparlemen nanti, maka dari itu kita harus menjadi pemilih yang cerdas agar bisa benar mendapatkan wakil rakyat yang betul betul memperjuangkan hak-hak rakyat.nya peran wanita dalam sebuah parlemen....dan kita juga bisa melihat contoh figur wanita indonesia yang mengharumkan nama indonesia di dunia Seperti :
Sri Mulyani Indrawati
Wanita pertama Indonesia yang menduduki jabatan penting di organisasi vital dunia yaitu Bank dunia. Ia merupakan wanita pertama Indonesia yang menduduki jabatan strategis sebagai direktur pelaksana bank dunia. Kemampuan Sri Mulyani sangat dikagumi dunia, hal ini terbukti ia dinobatkan sebagai wanita paling berpengaruh peringkat ke-23 di dunia versi Forbes di tahun 2008 (sumber : Wikipedia)
nah dari salah satu contoh figur pada masa sekarang inilah kita bisa mengartikan bahwa wanita sangat penting peran seorang wanita tidak hanya dalam rumah tangga,dalam agam.....bahkan juga dalam sebuah parlemen
Peran wanita sebagai pemimpin alamiah
cenderung tidak menonjol dibandingkan dengan laki-laki. Dalam hal
konstruksi jamban, laki-laki lebih aktif dan bertanggungjawab. Tetapi
dalam pemeliharaan jamban, wanita lebih berperan dalam memunculkan
norma-norma penggunaan dan menunjang perubahan perilaku yang higienis.
Wanita biasanya mengambil alih pemeliharaan jamban segera setelah jamban
selesai dibuat, juga melatih anak-anak mereka untuk menjaga
kebersihannya.
Itulah mengapa kemudian wanita dipandang sebagai centre of life
dalam keluarga. Yang juga tidak kalah pentingnya adalah peran wanita
dalam monitoring dan evaluasi penggerakan pemanfaatan jamban di
masyarakat, mencatat perubahan perilaku, dan mengajak kawannya untuk
merubah perilaku ke arah yang lebih baik.
Kaum wanita, sebagaimana telah terungkap
dari berbagai penelitian, memiliki peran yang sangat penting terkait
dengan pemenuhan kebutuhan maupun pengelolaan air minum dan penyehatan
lingkungan. Studi yang dilakukan oleh kegiatan penyediaan air dan
sanitasi yang ditangani oleh ADB pada beberapa dekade terakhir telah
membuktikan adanya hubungan positif yang kuat antara perhatian pada
jender dan partisipasi kaum perempuan dengan tingkat keberhasilan
program dan keberlanjutan pengelolaan air dan sanitasi.
dari hal itu semua kita bisa melihat sangat penting Kenapa Harus Memilih Caleg Perempuan
semoga tulisan ini bisa menginspirasi kepada semua pembaca agar kita
bisa menentukan wakil kita diparlemen nanti. Amin!!!
